Silas Papare - Pejuang Kemerdekaan Papua

Silas Papare (lahir di Serui, Papua, 18 Desember 1918 – meninggal di Serui, Papua, 7 Maret 1973 pada umur 54 tahun) adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya (Papua) ke dalam wilayah Indonesia. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan menjadi salah satu Kapal Perang Korvet kelas Parchim TNI AL KRI Silas Papare dengan nomor lambung 386. Selain itu, dididirkan Monumen Silas Papare di dekat pantai dan pelabuhan laut Serui. Sementara di Jayapura, namanya diabadikan sebagai nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik (STISIPOL) Silas Papare, yang berada di Jalan Diponegoro. Sedangkan di kota Nabire, nama Silas Papare dikenang dalam wujud nama jalan.

Ia menyelesaikan pendidikan di Sekolah Juru Rawat pada tahun 1935 dan bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda. Ia sangat gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua sehingga ia sering berurusan dengan aparat keamanan Belanda dalam memerangi kolonialisme Belanda dan pada akhirnya ia dipenjarakan di Jayapura karena memengaruhi Batalyon Papua untuk memberontak. Semasa menjalani masa tahanan di Serui, Silas berkenalan dengan Dr. Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi yang diasingkan oleh Belanda ke tempat tersebut. Perkenalannya tersebut semakin menambah keyakinan ia bahwa Papua harus bebas dan bergabung dengan Republik Indonesia. Akhirnya, ia mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). Akibatnya, ia kembali ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Biak. Namun, dengan transportasi kapal laut, Silas Papare dan isterinya, Regina Aibui serta keluarganya memilih melarikan diri menuju Yogyakarta ke Yogyakarta.

Pada bulan Oktober 1949 di Yogyakarta, ia mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintah Republik Indonesia untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah RI. Silas Papare yang ketika itu aktif dalam Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) juga diminta oleh Soekarno menjadi salah seorang delegasi Indonesia dalam New York Agreement yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962, yang mengakhiri konfrontasi Indonesia dengan Belanda perihal Irian Barat. Setelah penyatuan Irian Barat, ia kemudian diangkat menjadi anggota MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).

Read More

Marthen Indey - Pahlawan Nasional dari Papua

Marthen Indey (lahir di Doromena, 14 Maret 1912 – meninggal di Doromena, 17 Juli 1986 pada umur 74 tahun) merupakan putra Papua yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan Nasional Indonesia berdasar SK Presiden No.077 /TK/ 1993 tgl. 14 September 1993 bersama dengan dua putra Papua lainnya yaitu Frans Kaisiepo dan Silas Papare.

Marthen Indey dilahirkan di Doromena, Jayapura pada tanggal 16 Maret 1912. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Marthen ini merupakan polisi Belanda yang kemudian berbalik mendukung Indonesia setelah bertemu dengan beberapa tahanan politik yang diasingkan di Digul, salah satunya adalah Sugoro Atmoprasojo. Saat itu, ia bertugas untuk menjaga para tahanan politik yang secara tidak langsung berhasil menumbuhkan jiwa nasionalismenya dalam pertempuran melawan penjajah.

Biodata Marthen Indey - Pahlawan Nasional dari Papua :

Nama Lengkap : Marthen Indey
Agama : Kristen
Tempat Lahir : Doromena, Jayapura, Papua
Tanggal Lahir : Kamis, 14 Maret 1912
Zodiac : Pisces
Warga Negara : Indonesia

Jiwa nasionalisme Marthen memang tumbuh sangat kuat, namun beberapa upaya yang direncanakan olehnya dan puluhan anak buahnya dalam menangkap aparat pemerintah Belanda berulang kali gagal. Perjuangan Marthen dalam membela tanah kelahirannya sempat gagal beberapa kali, namun hal itu tidak menyurutkan niat dan semangat juang pria lulusan Sekolah Polisi di Sukabumi, Jawa Barat ini menyerah dan tunduk pada musuh begitu saja.

Pada tahun 1944, sekembalinya dari pengungsian di Australia selama tiga tahun, Marthen ditunjuk sekutu untuk melatih anggota Batalyon Papua yang nantinya akan difungsikan sebagai tentara pelawan Jepang. Setahun berikutnya, ia diangkat sebagai Kepala Distrik Arso Yamai dan Waris selama dua tahun. Dalam tahun-tahun tersebut Marthen tak hanya tinggal diam, namun ia melakukan kontak terhadap mantan para pejuang Indonesia yang pernah ditahan di Digul. Dalam kontak tersebut, mereka merencanakan suatu pemberontakan untuk mengusir Belanda dari tanah Cendrawasih. Namun, usaha mereka gagal begitu Belanda mencium gelagat Marthen dan rencana mereka batal diekskusi.

Di tahun ia merangkap menjadi Kepala Distrik Arso Yamai dan Waris, tepatnya pada tahun 1946, Marthen bergabung dengan sebuah organisasi politik bernama Komite Indonesia Merdeka (KIM) yang kemudian dikenal dengan sebutan Partai Indonesia Merdeka (PIM). Saat menjabat sebagai ketua, Marthen dan beberapa kepala suku yang ada di Papua menyampaikan protesnya terhadap pemerintahan Belanda yang berencana memisahkan wilayah Irian Barat dari wilayah kesatuan Indonesia. Mengetahui pihaknya membelot, Belanda menangkap Marthen dan membuinya selama tiga tahun di hulu Digul karena pasukan Belanda merasa dikhianati oleh aksinya tersebut.

Belum berhasil merebut Irian Barat untuk disatukan kembali dengan wilayah kesatuan Indonesia, pada tahun 1962 Marthen bergerilya untuk menyelamatkan anggota RPKAD yang didaratkan di Papua selama masa Tri Komando Rakyat (Trikora). Di tahun yang sama, Marthen menyampaikan Piagam Kota Baru yang berisi mengenai keinginan kuat penduduk Papua untuk tetap setia pada wilayah kesatuan Indonesia. Berkat piagam tersebut, Marthen dikirim ke New York untuk melakukan perundingan dengan utusan Belanda tentang pengembalian Irian Barat yang selama ini berada di bawah pemerintahan sementara PBB ke dalam wilayah kesatuan Indonesia.

Akhirnya, dalam perundingan tersebut, Irian Barat resmi bergabung dengan wilayah kesatuan Indonesia dan berganti nama menjadi Irian Jaya. Berkat jasanya, Marthen diangkat sebagai anggota MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) sejak tahun 1963 hingga 1968. Tak hanya itu, ia juga diangkat sebagai kontrolir diperbantukan pada Residen Jayapura dan berpangkat Mayor Tituler selama dua puluh tahun. Marthen meninggal pada usia 74 tahun tepatnya pada tanggal 17 Juli 1986. Berkat jasanya terhadap negara, Marthen mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 14 September 1993.

Read More

Johannes Abraham Dimara Pahlawan dari Papua

Mayor TNI Johannes Abraham Dimara (lahir di Korem, Biak Utara, Papua, 16 April 1916 – meninggal di Jakarta, 20 Oktober 2000 pada umur 84 tahun) adalah salah satu Pahlawan Nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Johannes Abraham Dimara dilahirkan di Korem, Biak Utara, Papua, pada 16 April 1916. Ia tamat pendidikan dasar di Ambon pada tahun 1930. Ia kemudian masuk Sekolah Pertanian di Laha hingga tahun 1940. Ia kemudian masuk Sekolah Pedidikan Injil, dan setelah lulus ia menjadi seorang guru injil di Pulau Buru.

Pada tahun 1946, ia ikut serta dalam Pengibaran Bendera Merah Putih di Namlea, pulau Buru. Ia turut memperjuangkan pengembalian wilayah Irian Barat ke tangan Republik Indonesia. Pada tahun 1950, ia diangkat menjadi Ketua OPI (Organisasi Pembebasan Irian Barat). Ia pun menjadi anggota TNI dan melakukan infiltrasi pada tahun 1954 yang menyebabkan ia ditangkap oleh tentara Kerajaan Belanda dan dibuang ke Digul, hingga akhhinya dibebaskan tahun 1960.

Ketika Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora, ia menjadi contoh sosok orang muda Papua dan bersama Bung Karno ikut menyerukan Trikora di Yogyakarta. Ia juga turut menyerukan seluruh masyarakat di wilayah Irian Barat supaya mendukung penyatuan wilayah Irian Barat ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1962, diadakanlah Perjanjian New York. Ia menjadi salah satu delegasi bersama Menteri Luar Negeri Indonesia. Isi dari perjanjian itu akhirnya mengharuskan pemerintah Kerajaan Belanda untuk bersedia menyerahkan wilayah Irian Barat ke tangan pemerintah Republik Indonesia. Maka mulai dari saat itu wilayah Irian Barat masuk menjadi salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketika pawai 17 Agustus di depan istana (waktu itu belum ada Monas), Dimara mengenakan rantai yang terputus. Bung Karno melihat itu dan terinspirasi membuat patung pembebasan Irian Barat. Maka, dibuatlah patung pembebasan Irian Barat di lokasi yang hanya berjarak tidak sampai 1,5 km dari Istana negara, yakni di Lapangan Banteng. Dimara menceritakan hal itu dalam buku yang ditulis oleh Carmelia Sukmawati berjudul, Fai Do Ma, Mai Do Fa, Lintas Perjuangan Putra Papua,J.A. Dimara (2000). Atas segala jasa-jasanya, bersama Dr. J. Leimena ia diangkat menjadi Pahlawan Nasional Indonesia. Johannes Abaraham Dimara akhirnya menghembuskan napas terakhir pada tanggal 20 Oktober 2000 di Jakarta

Read More

Frans Kaisiepo Pahlawan Nasional dari Papua

Frans Kaisiepo (lahir di Wardo, Biak, Papua, 10 Oktober 1921 – meninggal di Jayapura, Papua, 10 April 1979 pada umur 57 tahun) adalah pahlawan nasional Indonesia dari Papua. Frans terlibat dalam Konferensi Malino tahun 1946 yang membicarakan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. Ia mengusulkan nama Irian, kata dalam bahasa Biak yang berarti beruap. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Papua antara tahun 1964-1973. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Jayapura. Untuk mengenang jasanya, namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak.

Frans Kaisiepo adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Wardo, 10 Oktober 1921 dan wafat 10 April 1979. Frans terlibat dalam Konferensi Malino(1946) yang membicarakan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. Ia mengusulkan nama Irian, yang berasal dari bahasa Biak yang berarti beruap. Frans dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Jayapura.

Bandar Udara Frans Kaisiepo adalah bandar udara yang terletak di Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Bandara ini menjadi pusat penerbangan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia dan pada masa pembebasan Irian Barat. Landasan pacu yang digunakan masih digunakan saat ini merupakan peninggalan Belanda yang dibangun pada masa Perang Dunia II. Saat ini, bandar udara ini dikelola oleh PT Angkasa Pura I. Bandar udara ini menempati posisi keempat sebagai bandara dengan landasan pacu terpanjang di Indonesia. Setelah Bandar Udara Hang Nadim di Batam, Bandar Udara Internasional Kualanamu di Medan, dan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta.

Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli - 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan (Borneo) dan Timur Besar (De Groote Oost).

Dalam kerangka SEAC setelah Perang Dunia II, Australia menyerahkan kembali wilayah Indonesia timur kepada Belanda pada 15 Juli 1946. Dengan demikian pemerintah Belanda(NICA) mendapatkan kembali wilayah Indonesia timur de jure and de facto. Segera setelah penyerahan ini, pemerintah NICA dipimpin oleh Letnan Gubernur Jendral Van Mook mengadakan Konferensi Malino pada tanggal 15 Juli - 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan (Borneo) dan Timur Besar (De Groote Oost) dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur.

Dalam konferensi yang dipimpin Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook tersebut dibentuk Komisariat Umum Pemerintah (Algemeene Regeeringscommissaris) untuk Kalimantan dan Timur Besar yang dikepalai Dr. W. Hoven. Diangkat pula menjadi anggota luar biasa Dewan Kepala-kepala Departemen (Raad van Departementshooden) untuk urusan kenegaraan adalah Sukawati (Bali), Najamuddin (Sulawesi Selatan), Dengah (Minahasa), Tahya (Maluku Selatan), Dr. Liem Tjae Le (Bangka, Belitung, Riau), Ibrahim Sedar (Kalimantan Selatan) dan Oeray Saleh (Kalimantan Barat), yang disebut pula "Komisi Tujuh". Peraturan pembentukan negara-negara bagian diputuskan dalam konferensi berikutnya di Denpasar, Bali. Sebelum itu akan dilangsungkan konferensi dengan wakil golongan minoritas di Pangkal Pinang, Pulau Bangka.

Read More