Sapardi Djoko Damono | Sastrawan Indonesia

Sapardi Djoko Damono yang lahir 20 Maret 1940 di Surakarta adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka yang kerap dipanggil SDD singkatan namanya. Dia putra pertama pasangan Sadyoko dan Saparian.

Sapardi dikenal melalui berbagai puisi mengenai hal-hal sederhana, namun penuh makna kehidupan. Beberapa puisinya sangat populer di kalangan khalayak ramai. Sapardi pun kerap dipandang sebagai sastrawan angkatan 1970-an.

Masa mudanya dihabiskan di Solo dan bersekolah di SD Kesatryan Keraton Surakarta. Pendidikan menengahnya ditempuh di SMP Negeri 2 Surakarta (lulus 1955), dan SMA Negeri 2 Surakarta (lulus 1958).

Sapardi sudah menulis sejumlah karya yang dikirimkan ke majalah-majalah. Kesukaannya menulis ini berkembang saat ia menempuh kuliah di bidang Bahasa Inggris di Jurusan Sastra Barat, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Selepas lulus kuliah (1964), Sapardi sempat menjadi pengajar pada Fakultas Keguruan Sastra dan Seni IKIP Malang sampai 1968. Pada 1973, setelah sempat bekerja di Semarang, ia pindah ke Jakarta untuk menjadi direktur pelaksana Yayasan Indonesia.

Sejak 1974, ia mengajar di Fakultas Sastra (sekarang Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Indonesia. Setelah sempat menempuh studi di University of Hawaii, Honolulu, Sapardi menempuh program doktor di Fakultas Sastra UI dan lulus pada tahun 1989.

Sapardi ditunjuk sebagai Dekan Fakultas Sastra UI periode 1995-1999 setelah sebelumnya diangkat sebagai guru besar. Selepas purnatugas sebagai dosen di UI pada tahun 2005, Sapardi masih mengajar di Sekolah Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta.

Sapardi pernah menjadi redaktur majalah Horison, Basis, Kalam, Pembinaan Bahasa Indonesia, Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia, dan country editor majalah Tenggara di Kuala Lumpur. Dia adalah salah seorang pendiri Yayasan Lontar.

Sapardi menikah dengan Wardiningsih dan dikaruniai seorang putra dan seorang putri. Ia meninggal dunia pada 19 Juli 2020 di Rumah Sakit Eka BSD, Tangerang Selatan, setelah sempat dirawat karena penurunan fungsi organ tubuh.

Sapardi mengalami pendarahan hebat namun masih dapat berkomunikasi. Setelah intervensi pada paru-parunya guna mengeluarkan dahak, ia tak memberi respon hingga dinyatakan meninggal pada 19 Juli 2020 pukul 09.17 WIB.

Read More

H Mutahar Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad al-Muthahar atau H Mutahar yang lahir 5 Agustus 1916 di Semarang adalah negarawan Indonesia pencetus lahirnya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Mutahar lahir dari keluarga Arab Indonesia yang mapan dan termasuk sayyid juga dikenal anti-komunis. Beliau dikenal sebagai komponis yang banyak menciptakan lagu nasional dan kepanduan, diantaranya Hyme Syukur dan Hymne Pramuka.

H Mutahar pernah mengecap pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 1946-1947. Pada 1945 H Mutahar bekerja sebagai Sekretaris Panglima Angkatan Laut RI di Yogyakarta, lalu pegawai tinggi Sekretariat Negara di Yogyakarta (1947).

Mutahar diketahui menguasai paling tidak 6 bahasa secara aktif. Dia pun diangkat jadi Duta Besar RI di Vatikan (1969-1973) dan terakhir sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri (1974).

Beliau tokoh utama Pandu Rakyat Indonesia yang dilebur menjadi Gerakan Pramuka. Beliau pun yang mencetuskan Paskibraka paska ditugasi menyusun upacara pengibaran bendera pada hut RI pertama 17 Agustus 1946.

Mutahar ditugasi Presiden Sukarno terkait penyelamatan Bendera Pusaka agar tidak jatuh ke tangan musuh saat agresi militer Belanda 2 di Yogyakarta pada 19/12/1948. Mutahar pun mengamankan Bendera Pusaka dengan memisahkan kedua warna Bendera Pusaka tersebut.

Agresi Belanda berbuntut pengasingan Presiden Sukarno dan Bung Hatta ke Bangka. Mutahar pun ditahan di sel Semarang. Saat jadi tahanan kota, Mutahar melarikan diri ke Jakarta dan menginap di rumah Sutan Syahrir lalu kos di rumah Kapolri Sukanto Tjokrodiatmodjo.

Pertengahan Juni 1948, Mutahar menerima surat perintah dari Bung Karno agar Bendera Pusaka diserahkan kepada Presiden di Muntok Bangka lewat Soedjono delegasi dari Republik Indonesia yang boleh mengunjungi Presiden di tempat pengasingan.

Mutahar menjahit kembali dua bagian Bendera Pusaka dengan meminjam mesin jahit dari seorang istri dokter. Mutahar menjahit persis di lubang jahitan asli. Bendera itu kemudian dibungkus kertas koran dan diserahkan kepada Soedjono.

Sudjono merahasiakan perjalanan Bendera Pusaka dari Jakarta ke Bangka. Bung Karno pun melalui pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan Bintang Maha Putera tahun 1961 atas jasanya menyelamatkan Bendera Pusaka.

Pada 1967, sebagai direktur jenderal pemuda dan Pramuka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Mutahar diminta Presiden Soeharto menyusun tata cara pengibaran Bendera Pusaka yang dikibarkan oleh satu pasukan.

Beliau membuat formasi pasukan yang dibagi menjadi 3 kelompok yaitu, kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu; kelompok 8 sebagai kelompok inti pembawa bendera; kelompok 45 sebagai pengawal, yang dipakai hingga saat ini.

Sebagai komponis, sederet lagu nasional telah dia ciptakan. Karya terakhirnya ‘Dirgahayu Indonesiaku’ menjadi lagu resmi hut RI ke-50. Mutahar meninggal 9 Juni 2004 pada usia 88 tahun dan dimakamkan di Pemakaman Jeruk Purut Jakarta.

Read More

Alimin bin Prawirodirdjo Tokoh Komunis Indonesia

Alimin bin Prawirodirdjo (Solo, 1889-Jakarta, 24 Juni 1964) adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia serta tokoh komunis Indonesia. Berdasarkan SK Presiden No. 163 Tahun 1964 tertanggal 26 – 6 - 1964, Alimin tercatat sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia.

Sejak remaja Alimin telah aktif dalam pergerakan nasional. Ia pernah menjadi anggota Budi Utomo, Sarekat Islam, Insulinde, sebelum bergabung dengan PKI dan akhirnya menjadi pimpinan organisasi tersebut. Ia juga adalah salah seorang pendiri Sarekat Buruh Pelabuhan (dulu namanya Sarekat Pegawai Pelabuhan dan Lautan).

Pada awal 1926, sebagai pimpinan PKI Alimin pergi ke Singapura untuk berunding dengan Tan Malaka dalam rangka menyiapkan pemberontakan. Tapi sebelum Alimin pulang, pemberontakan sudah meletus 12 November 1926. Alimin dan Musso ditangkap oleh polisi Inggris.

Setelah ia keluar dari penjara, Alimin pergi ke Moskow dan bergabung dengan Komintern. Alimin tidak lama di sana karena bertemu dengan Ho Chi Minh dan diajak ke Kanton (Guangzhou). Pada saat itu ia terlibat secara ilegal untuk mendidik kader-kader komunis di Vietnam, Laos, dan Kamboja បុណ្យ​ឯករាជ្​យជាតិ untuk melawan penjajah dan merebut kemerdekaan dari jajahan Perancis.

Ketika Jepang melakukan agresi terhadap Cina, Alimin pergi ke daerah basis perlawanan di Yenan dan bergabung bersama tentara merah di sana. Ia pulang ke Indonesia pada tahun 1946, yaitu setelah Republik Indonesia diproklamasikan. Dia kembali bergabung dengan PKI, sebagai tokoh senior. Sempat menjadi anggota konstituante di era Orde Lama.

Ketika DN Aidit mendirikan kembali PKI secara legal pada awal tahun 1950-an dan kemudian menjadi Ketua Komite Sentralnya, Alimin termasuk tokoh komunis yang tidak diindahkannya. Namun Alimin masih banyak didatangi oleh para pengikutnya sampai dengan saat meninggalnya pada tahun 1964.

Read More

Biografi Mangkunegara IX Adipati Mangkunegaran

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IX atau sering disebut Mangkunegara IX (lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 18 Agustus 1951 – meninggal di Jakarta, 13 Agustus 2021 pada umur 69 tahun) adalah putra laki-laki kedua dari Mangkunegara VIII. Pada masa remajanya ia bernama Pangeran Kusuma dan awam menyebutnya sebagai "Gusti Jiwo". Ia adalah mantan menantu dari presiden pertama Republik Indonesia, karena menikah dengan Sukmawati Soekarnoputri; pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Penobatan G.P.H. Sujiwakusuma dalam sejarah Mangkunegaran merupakan yang pertama kali di alam Republik Indonesia, setelah semua pendahulunya dinobatkan di bawah pemerintahan kolonial VOC maupun Hindia Belanda. MN IX wafat di Jakarta pada dini hari tanggal 13 Agustus 2021 pukul 02.50.

Adipati yang kesembilan pada dinasti Mangkunegara I ini dilahirkan di Surakarta dan sebagai putra Mangkunegara VIII bersaudara dengan; KPA. Prabu Kusumo,B.R.Aj. Retno Satuti Rahadiyan Yamin, B.R.Aj. Retno Rosati Hudiono Kadarisman, B.R.M. Susaktyo, B.R.M. Herwasto, B.R.M. Kumiyakto, B.R.Aj. Retno Astrini. GPH. Sujiwakusuma menjadi putra mahkota menggantikan K.P.A. Prabu Kusumo-B.R.M. Radityo kakaknya yang wafat dan dilantik menjadi Adipati di Mangkunegaran sebagai Adipati yang ke IX. GPH. Sujiwakusuma sendiri adalah putra Mangkunegara VIII yang kedua. 

Eksistensi kerajaan di Nusantara seperti halnya Mangkunegaran mengalami situasi yang dilematis, terutama posisi dan keberadaannya dalam lapangan kehidupan di sistem negara modern Republik Indonesia. Kerajaan yang semula memiliki kapasitas seperti halnya sebuah negara dengan kekuatan bersenjata dan wilayah, dalam masa kini sudah bukan lagi pada tempatnya. Sebagai dinasti yang mempunyai saham terbesar dalam mendirikan negara modern Indonesia, Mangkunegaran yang dari sang cikal bakal Anti Belanda secara turun-temurun, sudah mendapati waktu yang berpihak kepadanya bahwa yang dilawan yaitu Belanda sudah pergi dari Indonesia dan sebagai gantinya Republik Indonesia adalah asli bangunan negara yang didirikan oleh orang asli Indonesia sendiri.

Pada tanggal 19 Januari 2010, Mangkunegara IX genap 22 tahun bertahta (jumeneng) sebagai Adipati kesembilan di Mangkunegaran. Lewat Surat Keputusan Presiden RI, 6 Februari 1991, Mangkunegaran menerima kembali sebagian kekayaannya yang selama ini dikelola Pemerintah.Hotel Dana Solo yang bernilai, pabrik obat nyamuk di Tawangmangu, sebidang tanah di barat Solo, villa di Tawangmangu dikembalikan kepada Mangkunegaran (Lihat: Tempo 12 Oktober 1991 ). 

Dinasti Mangkunegara I baik yang di dalam jajaran istana maupun di luar istana mencapai haru biru dalam menatap dan perbedaan pendapat untuk menampilkan yang terbaik bagi Mangkunegaran. Dilantiknya GPH.Sujiwakusuma sebagai KGPAA. Mangkunegara IX menandai babakan baru bahwa segala kemelut dan perbedaan pendapat telah selesai. GPH.Sujiwakusuma sah menjadi Adipati ke sembilan pada dinasti Mangkunegaran. 

Read More

Biografi Soepomo - Arsitek Undang Undang Dasar 1945

Prof. Mr. Dr. Soepomo (Ejaan Soewandi: Supomo; lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, 22 Januari 1903 – meninggal di Jakarta, 12 September 1958 pada umur 55 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Soepomo dikenal sebagai arsitek Undang-undang Dasar 1945, bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.

Sebagai putra keluarga priyayi, ia berkesempatan meneruskan pendidikannya di ELS (Europeesche Lagere School) di Boyolali (1917), MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) di Solo (1920), dan menyelesaikan pendidikan kejuruan hukum di Bataviasche Rechtsschool di Batavia pada tahun 1923. Ia kemudian ditunjuk sebagai pegawai negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Sragen (Soegito 1977).

Antara tahun 1924 dan 1927 Soepomo mendapat kesempatan melanjutkan pendidikannya ke Rijksuniversiteit Leiden di Belanda di bawah bimbingan Cornelis van Vollenhoven, profesor hukum yang dikenal sebagai "arsitek" ilmu hukum adat Indonesia dan ahli hukum internasional, salah satu konseptor Liga Bangsa Bangsa. Thesis doktornya yang berjudul Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta (Reorganisasi sistem agraria di wilayah Surakarta) tidak saja mengupas sistem agraria tradisional di Surakarta, tetapi juga secara tajam menganalisis hukum-hukum kolonial yang berkaitan dengan pertanahan di wilayah Surakarta (Pompe 1993).

Ditulis dalam bahasa Belanda, kritik Soepomo atas wacana kolonial tentang proses transisi agraria ini dibungkus dalam bahasa yang halus dan tidak langsung, menggunakan argumen-argumen kolonial sendiri, dan hanya dapat terbaca ketika kita menyadari bahwa subyektivitas Soepomo sangat kental diwarnai etika Jawa (lihat buku Franz Magnis-Suseno "Etika Jawa" dan tulisan-tulisan Ben Anderson dalam Language and Power sebagai tambahan acuan tentang etika Jawa untuk memahami cara pandang dan strategi agency Soepomo).

Hampir tidak ada biografi tentang Soepomo, kecuali satu yang dikerjakan Soegito (1977) berdasarkan proyek Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Marsilam Simanjuntak berpendapat bahwa Soepomo adalah sumber dari munculnya fasisme di Indonesia. Soepomo mengagumi sistem pemerintahan Jerman dan Jepang. Simanjuntak menilai Negara "Orde Baru" ala Jenderal Soeharto adalah bentuk negara yang paling dekat dengan ideal Soepomo, kesimpulan yang masih perlu diperdebatkan ulang. Soepomo meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung di Jakarta pada 12 September 1958 dan dimakamkan di Solo.

Read More

Ahmad Yani - Pahlawan Revolusi Indonesia

Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani (juga dieja Achmad Yani; lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 19 Juni 1922 – meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun) adalah komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September saat mencoba untuk menculik dia dari rumahnya.

Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922 di keluarga Wongsoredjo, keluarga yang bekerja di sebuah pabrik gula yang dijalankan oleh pemilik Belanda. Pada tahun 1927, Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia, di mana ayahnya kini bekerja untuk General Belanda. Di Batavia, Yani bekerja jalan melalui pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 1940, Yani meninggalkan sekolah tinggi untuk menjalani wajib militer di tentara Hindia Belanda pemerintah kolonial. Ia belajar topografi militer di Malang, Jawa Timur, tetapi pendidikan ini terganggu oleh kedatangan pasukan Jepang pada tahun 1942. Pada saat yang sama, Yani dan keluarganya pindah kembali ke Jawa Tengah.

Pada tahun 1943, ia bergabung dengan tentara yang disponsori Jepang Peta (Pembela Tanah Air), dan menjalani pelatihan lebih lanjut di Magelang. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Yani meminta untuk dilatih sebagai komandan peleton Peta dan dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat untuk menerima pelatihan. Setelah selesai, ia dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur.

Setelah Kemerdekaan Yani bergabung dengan tentara republik yang masih muda dan berjuang melawan Belanda. Selama bulan-bulan pertama setelah Deklarasi Kemerdekaan, Yani membentuk batalion dengan dirinya sebagai Komandan dan memimpin kepada kemenangan melawan Inggris di Magelang. Yani kemudian diikuti ini dengan berhasil mempertahankan Magelang melawan Belanda ketika ia mencoba untuk mengambil alih kota, mendapat julukan "Juruselamat Magelang". Sorot lain yang menonjol karier Yani selama periode ini adalah serangkaian serangan gerilya yang diluncurkan pada awal 1949 untuk mengalihkan perhatian Belanda sementara Letnan Kolonel Soeharto dipersiapkan untuk Serangan Umum 1 Maret yang diarahkan pada Yogyakarta.

Setelah Kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda, Yani dipindahkan ke Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 1952, ia dipanggil kembali beraksi untuk melawan Darul Islam, sebuah kelompok pemberontak yang berusaha untuk mendirikan sebuah teokrasi di Indonesia. Untuk menghadapi kelompok pemberontak ini, Yani membentuk sebuah kelompok pasukan khusus yang disebut The Banteng Raiders. Keputusan untuk memanggil Yani dividen dibayar dan selama 3 tahun ke depan, pasukan Darul Islam di Jawa Tengah menderita satu kekalahan demi satu.

Pada Desember 1955, Yani berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar di Komando dan Staf Umum College, Fort Leavenworth, Texas. Kembali pada tahun 1956, Yani dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta di mana ia menjadi anggota staf Umum untuk Abdul Haris Nasution. Di Markas Besar Angkatan Darat, Yani menjabat sebagai Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat sebelum menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat untuk Organisasi dan Kepegawaian.

Pada bulan Agustus tahun 1958, ia memerintahkan Operasi 17 Agustus terhadap Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia pemberontak di Sumatera Barat. Pasukannya berhasil merebut kembali Padang dan Bukittinggi, dan keberhasilan ini menyebabkan ia dipromosikan menjadi wakil kepala Angkatan Darat ke-2 staf pada 1 September 1962, dan kemudian Kepala Angkatan Darat stafnya pada 13 November 1963 (otomatis menjadi anggota kabinet), menggantikan Jenderal Nasution.

Sebagai Presiden, Soekarno bergerak lebih dekat ke Partai Komunis Indonesia (PKI) di awal 60-an. Yani yang sangat anti-komunis, menjadi sangat waspada terhadap PKI, terutama setelah partai ini menyatakan dukungannya terhadap pembentukan kekuatan kelima (selain keempat angkatan bersenjata dan polisi) dan Sukarno mencoba untuk memaksakannya Nasakom (Nasionalisme-Agama-Komunisme) doktrin di militer. Keduanya, Yani dan Nasution menunda-nunda ketika diperintahkan oleh Soekarno pada tanggal 31 Mei 1965 mempersiapkan rencana untuk mempersenjatai rakyat.

Pada dini hari 1 Oktober 1965, Gerakan 30 September mencoba untuk menculik tujuh anggota staf umum Angkatan Darat. Sebuah tim dari sekitar 200 orang mengepung rumah Yani di Jalan Latuhahary No. 6 di pinggiran Jakarta Menteng, Jakarta Pusat. Biasanya Yani memiliki sebelas tentara menjaga rumahnya. Istrinya kemudian melaporkan bahwa seminggu sebelumnya tambahan enam orang ditugaskan kepadanya. Orang-orang ini berasal dari komando Kolonel Latief, yang diketahui Yani, adalah salah satu komplotan utama dalam Gerakan 30 September. Menurut istri Yani, orang-orang tambahan tersebut tidak muncul untuk bertugas pada malam itu. Yani dan anak-anaknya sedang tidur di rumahnya sementara istrinya keluar merayakan ulang tahunnya bersama sekelompok teman-teman dan kerabat.

Dia kemudian menceritakan bahwa saat ia pergi dari rumah sekitar pukul 23.00, ia melihat seseorang duduk di seberang jalan seakan menjaga rumah di bawah pengawas. Dia tidak berpikir apa-apa pada saat itu, tetapi setelah peristiwa pagi itu ia bertanya-tanya berbeda. Juga, dari sekitar jam 9 pada malam 30 September ada sejumlah panggilan telepon ke rumah pada interval, yang ketika menjawab akan bertemu dengan keheningan atau suara akan bertanya apa waktu itu. Panggilan terus sampai sekitar 01.00 dan Mrs Yani mengatakan dia memiliki firasat sesuatu yang salah malam itu.

Yani menghabiskan malam dengan beberapa pertemuan, pukul 7 malam ia menerima seorang kolonel dari KOTI, Komando Operasi Tertinggi. Jendral Basuki Rahmat, komandan divisi di Jawa Timur, kemudian tiba dari markasnya di Surabaya. Basuki datang ke Jakarta untuk melaporkan kepada Yani pada keprihatinan tentang meningkatnya aktivitas komunis di Jawa Timur. Memuji laporannya, Yani memintanya untuk menemaninya ke pertemuan keesokan harinya dengan Presiden untuk menyampaikan laporannya.

Ketika para penculik datang ke rumah Yani dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan dibawa ke hadapan presiden, ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Ketika penculik menolak ia menjadi marah, menampar salah satu prajurit penculik, dan mencoba untuk menutup pintu depan rumahnya. Salah satu penculik kemudian melepaskan tembakan, membunuhnya secara spontan. Tubuhnya dibawa ke Lubang Buaya di pinggiran Jakarta dan bersama-sama dengan orang-orang dari jenderal yang dibunuh lainnya, disembunyikan di sebuah sumur bekas.

Tubuh Yani, dan orang-orang korban lainnya, diangkat pada tanggal 4 Oktober, dan semua diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya, sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Pada hari yang sama, Yani dan rekan-rekannya resmi dinyatakan Pahlawan dari Revolusi dengan Keputusan Presiden Nomor 111/KOTI/1965 dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta dari Letnan Jenderal untuk bintang ke-4 umum (Indonesia:Jenderal Anumerta). Ibu Yani dan anak-anaknya pindah dari rumah setelah kematian Yani. Ibu Yani membantu membuat bekas rumah mereka ke Museum publik yang berdiri sebagian besar seperti itu pada Oktober 1965, termasuk lubang peluru di pintu dan dinding, dan dengan perabot rumah itu waktu itu. Saat ini, banyak kota di Indonesia memiliki jalan dinamai Yani.

Read More

Oerip Soemohardjo - Pahlawan Urip Sumoharjo

Jenderal TNI (Anumerta) Oerip Soemohardjo (EYD: Urip Sumoharjo; lahir 22 Februari 1893 – meninggal 17 November 1948 pada umur 55 tahun) adalah seorang jenderal dan kepala staf umum Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Lahir di Purworejo, Hindia Belanda, Oerip kecil adalah anak nakal yang sudah memperlihatkan kemampuan memimpin sejak usia dini. Orangtuanya menginginkan dirinya untuk mengikuti jejak kakeknya sebagai bupati, oleh sebab itu, setamat sekolah dasar, ia dikirim ke Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi (OSVIA) di Magelang.

Ibunya wafat saat ia menjalani tahun kedua di sekolah, dan Oerip berhenti sekolah untuk mengikuti pelatihan militer di Meester Cornelis, Batavia (kini Jatinegara, Jakarta). Setelah lulus pada tahun 1914, ia menjadi letnan di Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL), tentara pemerintah kolonial Belanda. Bertugas selama hampir 25 tahun, ia ditempatkan di tiga pulau berbeda dan dipromosikan beberapa kali, dan akhirnya menjadi perwira pribumi dengan pangkat tertinggi di KNIL.

Oerip mengundurkan diri dari jabatannya sekitar tahun 1938 setelah berselisih dengan Bupati Purworejo, tempat ia ditempatkan. Oerip dan istrinya, Rohmah, kemudian pindah ke sebuah desa di dekat Yogyakarta. Di sana, mereka membangun sebuah vila dan kebun bunga yang luas. Setelah Jerman Nazi menginvasi Belanda pada bulan Mei 1940, Oerip dipanggil kembali untuk bertugas. Ketika Kekaisaran Jepang menduduki Hindia dua tahun kemudian, Oerip ditangkap dan ditahan di kamp tawanan perang selama tiga setengah bulan. Ia melalui sisa masa pendudukan Jepang di vilanya.

Pada tanggal 14 Oktober 1945, beberapa bulan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Oerip ditetapkan sebagai kepala staff dan pemimpin sementara angkatan perang yang baru dibentuk. Oerip berupaya untuk menyatukan kekuatan kelompok-kelompok militer yang terpecah-pecah di Indonesia. Pada 12 November 1945, Jenderal Soedirman terpilih sebagai panglima angkatan perang setelah melalui dua tahap pemungutan suara buntu. Oerip tetap menjabat sebagai kepala staff, dan mereka berdua sama-sama mengawasi pembangunan angkatan perang pada masa Revolusi Nasional Indonesia.

Merasa muak atas kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap militer dan manuver politik yang terjadi di tubuh militer, Oerip akhirnya mengundurkan diri pada awal 1948. Mengidap lemah jantung, kondisi kesehatannya memburuk dan ia wafat karena serangan jantung beberapa bulan kemudian. Berpangkat letnan jenderal pada saat kematiannya, Oerip secara anumerta dipromosikan menjadi jenderal penuh. Ia menerima beberapa penghargaan dari pemerintah Indonesia, termasuk gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1964.

Read More

Wage Rudolf Soepratman Lagu Indonesia Raya

Wage Rudolf Supratman (9 Maret 1903 – 17 Agustus 1938) adalah pengarang lagu kebangsaan Indonesia, "Indonesia Raya", dan pahlawan nasional Indonesia. Wage Rudolf Soepratman adalah anak ketujuh dari sembilan bersaudara. Ayahnya bernama Djoemeno Senen Sastrosoehardjo, seorang tentara KNIL Belanda, dan ibunya bernama Siti Senen. Kakak sulungnya bernama Roekijem. Pada tahun 1914, Soepratman ikut Roekijem ke Makassar. Di sana ia disekolahkan dan dibiayai oleh suami Roekijem yang bernama Willem van Eldik. Soepratman lalu belajar bahasa Belanda di sekolah malam selama tiga tahun, lalu melanjutkan ke Normaalschool di Makassar hingga selesai. Ketika berumur 20 tahun, ia menjadi guru di Sekolah Angka 2. Dua tahun selanjutnya ia mendapat ijazah Klein Ambtenaar.

Beberapa waktu lamanya ia bekerja pada sebuah perusahaan dagang. Dari Makassar, ia pindah ke Bandung dan bekerja sebagai wartawan di harian Kaoem Moeda dan Kaoem Kita. Pekerjaan itu tetap dilakukannya walaupun ia telah pindah ke Jakarta. Dalam masa tersebut, ia mulai tertarik pada pergerakan nasional dan banyak bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan. Rasa tidak senang terhadap penjajahan Belanda mulai tumbuh dan akhirnya dituangkan dalam buku Perawan Desa. Buku itu disita dan dilarang beredar oleh pemerintah Belanda. Soepratman dipindahkan ke kota Sengkang. Di situ tidak lama lalu minta berhenti dan pulang ke Makassar lagi. Roekijem sendiri sangat gemar akan sandiwara dan musik. Banyak karangannya yang dipertunjukkan di mes militer. Selain itu Roekijem juga senang bermain biola, kegemarannya ini yang membuat Soepratman juga senang main musik dan membaca-baca buku musik.

Sewaktu tinggal di Makassar, Soepratman memperoleh pelajaran musik dari kakak iparnya yaitu Willem van Eldik, sehingga pandai bermain biola dan kemudian bisa menggubah lagu. Ketika tinggal di Jakarta, pada suatu kali ia membaca sebuah karangan dalam majalah Timbul. Penulis karangan itu menantang ahli-ahli musik Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan. Soepratman tertantang, lalu mulai menggubah lagu. Pada tahun 1924 lahirlah lagu Indonesia Raya. Pada waktu itu ia berada di Bandung dan berusia 21 tahun.

Pada bulan Oktober 1928 di Jakarta dilangsungkan Kongres Pemuda II. Kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Pada malam penutupan kongres, tanggal 28 Oktober 1928, Soepratman memperdengarkan lagu ciptaannya secara instrumental di depan peserta umum (secara intrumental dengan biola atas saran Soegondo berkaitan dengan kondisi dan situasi pada waktu itu, lihat Sugondo Djojopuspito). Pada saat itulah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum. Semua yang hadir terpukau mendengarnya. Dengan cepat lagu itu terkenal di kalangan pergerakan nasional. Apabila partai-partai politik mengadakan kongres, maka lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan. Lagu itu merupakan perwujudan rasa persatuan dan kehendak untuk merdeka.

Sesudah Indonesia merdeka, lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan, lambang persatuan bangsa. Tetapi, pencipta lagu itu, Wage Roedolf Soepratman, tidak sempat menikmati hidup dalam suasana kemerdekaan. Akibat menciptakan lagu Indonesia Raya, ia selalu diburu oleh polisi Hindia Belanda, sampai jatuh sakit di Surabaya. Karena lagu ciptaannya yang terakhir "Matahari Terbit" pada awal Agustus 1938, ia ditangkap ketika menyiarkan lagu tersebut bersama pandu-pandu di NIROM Jalan Embong Malang, Surabaya dan ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya. Ia meninggal pada tanggal 17 Agustus 1938 karena sakit. Soepratman diberi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah Indonesia dan Bintang Maha Putera Utama kelas III pada tahun 1971.

Read More

Tirto Adhi Soerjo - Tokoh Kebangkitan Nasional

Raden Mas Djokomono Tirto Adhi Soerjo (Blora, 1880–1918) adalah seorang tokoh pers dan tokoh kebangkitan nasional Indonesia, dikenal juga sebagai perintis persuratkabaran dan kewartawanan nasional Indonesia. Namanya sering disingkat T.A.S.. Tirto menerbitkan surat kabar Soenda Berita (1903-1905), Medan Prijaji (1907) dan Putri Hindia (1908). Tirto juga mendirikan Sarikat Dagang Islam. Medan Prijaji dikenal sebagai surat kabar nasional pertama karena menggunakan bahasa Melayu (bahasa Indonesia), dan seluruh pekerja mulai dari pengasuhnya, percetakan, penerbitan dan wartawannya adalah pribumi Indonesia asli.

Tirto adalah orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda dan pembentuk pendapat umum. Dia juga berani menulis kecaman-kecaman pedas terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu. Akhirnya Tirto ditangkap dan disingkirkan dari Pulau Jawa dan dibuang ke Pulau Bacan, dekat Halmahera (Provinsi Maluku Utara). Setelah selesai masa pembuangannya, Tirto kembali ke Batavia, dan meninggal dunia pada 17 Agustus 1918. Kisah perjuangan dan kehidupan Tirto diangkat oleh Pramoedya Ananta Toer dalam Tetralogi Buru dan Sang Pemula. Pada 1973, pemerintah mengukuhkannya sebagai Bapak Pers Nasional. Pada tanggal 3 November 2006, Tirto mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional melalui Keppres RI no 85/TK/2006.

Takashi Shiraishi lewat buku Zaman Bergerak menyebut Tirto Adhi Soerjo sebagai orang bumiputra pertama yang menggerakkan bangsa melalui bahasanya lewat Medan Prijaji. Tirto Adhi Soerjo juga mendapat tempat yang banyak pula dalam laporan-laporan pejabat-pejabat Hindia Belanda, terutama laporan Dr. Rinkes. Ini disebabkan karena Tirto memegang peranan pula dalam pembentukan Sarekat Dagang Islam di Surakarta bersama Haji Samanhudi, yang merupakan asal mula Sarikat Islam yang kemudian berkembang ke seluruh Indonesia. Anggaran Dasar Sarikat Islam yang pertama mendapat persetujuan Tirto Adi Soerjo sebagai ketua Sarikat Islam di Bogor dan sebagai redaktur suratkabar Medan Prijaji di Bandung.

Ketika menulis buku kenang-kenangannya pada tahun 1952, Ki Hajar Dewantara mencatat tentang diri Tirtohadisoerjo sebagai berikut: "Kira-kira pada tahun berdirinya Boedi Oetomo ada seorang wartawan modern, yang menarik perhatian karena lancarnya dan tajamnya pena yang ia pegang. Yaitu almarhum R.M. Djokomono, kemudian bernama Tirtohadisoerjo, bekas murid STOVIA yang waktu itu bekerja sebagai redaktur harian Bintang Betawi (yang kemudian bernama Berita Betawi) lalu memimpin Medan Prijaji dan Soeloeh Pengadilan. Ia boleh disebut pelopor dalam lapangan journalistik."

Sudarjo Tjokrosisworo dalam bukunya Sekilas Perjuangan Suratkabar (terbit November 1958) menggambarkan Tirtohadisoerjo sebagai seorang pemberani. "Dialah wartawan Indonesia yang pertama-tama menggunakan suratkabar sebagai pembentuk pendapat umum, dengan berani menulis kecaman-kecaman pedas terhadap pihak kekuasaan dan menentang paham-paham kolot. Kecaman hebat yang pernah ia lontarkan terhadap tindakan-tindakan seorang kontrolir, menyebabkan Tirtohadisoerjo disingkirkan dari Jawa, dibuang ke Pulau Bacan," tulis Tjokrosisworo.

Read More

Subroto - Menteri Pertambangan dan Energi

Prof. Dr. Soebroto, M.A. (lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 19 September 1923; umur 95 tahun) adalah mantan Menteri Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Sekjen OPEC. Raden Soebroto dilahirkan pada tanggal 19 September 1923 di Kampung Sewu, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai anak ketujuh dari delapan bersaudara pasangan Martosuwignyo dan ibu Sindurejo. Setelah lulus dari HIS, Subroto melanjutkan sekolah di MULO dan Sekolah Menengah Tinggi (SMT). Situasi pada saat itu memaksa Subroto mendaftarkan diri masuk PETA. Sayangnya, ia harus ditolak karena terlalu kurus. Pada tanggal 1 November 1945, ia diterima sebagai kadet (taruna) di Militer Academie (MA) di Yogya. Ada kebanggaan karena dari 197 angkatan pertama ia adalah lulusan terbaik II dan menyandang pangkat Letnan II pada tahun 1948. Sebagai tentara Subroto bersama rekan-rekannya seperti Wiyogo Atmodarminto, Soesilo Soedarman, Himawan Sutanto, Ali Sadikin, Yogi Supardi, dan Sayidiman Suryohadiprodjo ikut berperan dalam perang kemerdekaan. Setelah perang usai, Subroto kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), lulus propaedeutisch-examen (lulus tingkat II) pada bulan Februari 1952, hingga lulus candidaats-examen (lulus tingkat IV - Sarjana Muda) pada bulan Maret 1955.

Selama di kampus ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan, yang mempertemukannya dengan perwakilan Universitas McGill yang sedang berada di Indonesia untuk mencari kandidat yang berminat dalam program pertukaran mahasiswa untuk kuliah di Universitas McGill, Montreal, Kanada. Akhirnya ia terpilih dan mendapatkan beasiswa penuh untuk program pascasarjana di bidang foreign trade (perdagangan luar negeri) - suatu bidang utama yang menarik pada saat itu. Subyek tesisnya adalah analisis persyaratan perdagangan dengan studi kasus Indonesia dengan judul "Indonesian Terms of Trade after the Second World War". Sejak tahap itu ia menyadari betapa pentingnya sumber daya mineral dan bahan bakar fosil untuk perekonomian suatu negara seperti Indonesia. Setelah meraih gelar Master of Arts dari Universitas McGill pada tahun 1956, ia kembali ke Indonesia untuk mengambil program doktor ekonomi di UI, di mana ia bertemu dengan sekelompok ekonom berbakat dan mulai bekerja sama membahas ide-ide baru tentang perekonomian Indonesia. Pada tahun 1958 ia meraih gelar doktor ekonomi dari UI. Selain itu ia juga ditugaskan sebagai dosen Seskoad di Bandung, di mana salah satu muridnya adalah Soeharto.

Setelah Soeharto menjadi Presiden RI, Subroto dan kelompoknya diangkat sebagai penasehat bagi pemerintahan yang baru tersebut. Tugas pertama bagi para penasehat itu adalah mengembangkan cetak biru perekonomian Indonesia yang melahirkan Repelita.[4] Sejak itulah para penasehat ekonomi tersebut diangkat menjadi Menteri di mana Subroto sendiri mula-mula diangkat sebagai Menteri Transmigrasi dan Koperasi (11 September 1971 - 28 Maret 1973), selanjutnya sebagai Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (28 Maret 1973 - 29 Maret 1978), dan Menteri Pertambangan dan Energi selama dua periode kabinet (29 Maret 1978 - 21 Maret 1988). Pada periode 31 Oktober 1984–9 Desember 1985 ia terpilih menjadi Presiden Konferensi OPEC. Pada tahun 1988, Subroto mendapat kepercayaan menjadi Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang berkedudukan di Wina, Austria. Dari Wina, Austria ini ia masih sempat memikirkan nasib anak bangsa yang masih terbelit kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, dan keterpurukan. Kondisi ini mendorong Subroto dan sekretarisnya, Rizal Sikumbang mendirikan Yayasan Bina Anak Indonesia (YBAI) yang concern di bidang pendidikan. Di usia senja ia terus berkarya dan mengabdi.

Read More

Yos Sudarso - Pahlawan Pertempuran Laut Aru

Laksamana Madya TNI (Ant.) Yosaphat Soedarso (lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 24 November 1925 – meninggal di Laut Aru, 15 Januari 1962 pada umur 36 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia gugur di atas KRI Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran Laut Aru setelah ditembak oleh kapal patroli Hr. Ms. Eversten milik armada Belanda pada masa kampanye Trikora. Namanya kini diabadikan menjadi nama KRI dan pulau. Yos Soedarso menganut agama Katolik, dan menikah dengan Siti Kustini (1935-2006) pada tahun 1955 dan meninggalkan lima orang anak (dua di antaranya meninggal). Perangko memperingati Yos Sudarso keluaran tahun 1974.

Pertempuran Laut Aru adalah suatu pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku, pada tanggal 15 Januari 1962 antara Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi sewaktu dua kapal jenis destroyer, pesawat jenis Neptune dan Frely milik Belanda menyerang RI Matjan Tutul (650), RI Matjan Kumbang (653) dan RI Harimau (654) milik Indonesia yang sedang berpatroli pada posisi 04,49° LS dan 135,02° BT. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, "Kobarkan semangat pertempuran". Armada Indonesia di bawah pimpinan Komodor Yos Sudarso, yang saat itu berada di KRI Macan Tutul, berhasil melakukan manuver untuk mengalihkan perhatian musuh sehingga hanya memusatkan penyerangan ke KRI Macan Tutul. KRI Macan Tutul tenggelam beserta awaknya, tetapi kedua kapal lainnya berhasil selamat.

Kemenangan Belanda itu menghentikan usaha Indonesia untuk mengusir pasukan Belanda dan menghasut warga untuk memberontak. Kegagalan ini membuat Jendral Nasution malu dan menolak memberikan kabar ini ke Sukarno, sehingga Kolonel Murshid yang memberi kabar kegagalan ini. Hari itu disebut "Hari Dharma Samudra". AURI pun berada dalam kondisi ditekan karena misi yang gagal itu. Orang mengira, kekuatan AURI mampu melayang-layang selamanya di udara dan mengawasi setiap jengkal wilayah RI. Bahkan operasi itu sendiri tidak pernah dibicarakan dengan pimpinan AURI. Namun saat gagal, kesalahan ditimpakan ke pihak AURI. Untuk mengakhiri polemik, KSAU Lasamana Udara Soerjadi Soerjadarma mengundurkan diri pada 19 Januari 1962.

Read More

Saharjo - Tokoh Hukum Pahlawan Indonesia

Dr. Sahardjo, SH yang lahir di Solo, Jawa Tengah, 26 Juni 1909 – meninggal di Jakarta, 13 November 1963 pada umur 54 tahun adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada Kabinet Kerja I (10 Juli 1959–18 Februari 1960), Kabinet Kerja II (18 Februari 1960–6 Maret 1962), Kabinet Kerja III (6 Maret 1962–13 November 1963). Saharjo merupakan tokoh penting dalam bidang hukum di Indonesia. Hasil buah pemikirannya yang penting adalah Undang-undang Warga Negara Indonesia pada tahun 1947 dan Undang-undang Pemilihan Umum pada tahun 1953. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Saharjo dikenal sebagai tokoh hukum yang sederhana, walaupun menjabat Menteri Kehakiman, ia sempat menolak ketika diberikan rumah dinas.

Dr Saharjo SH, menolak Dewi Keadilan dijadikan lambang hukum (keadilan) di Indonesia. Alasannya singkat, Themis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Namun, Pria kelahiran kota Solo, 26 Juni 1909 ini tidak sekedar mengkritik. Ia juga mengusulkan lambang penggantinya yakni pohon beringin. Filosofi pohon beringin dinilai sejalan dengan hukum (keadilan) sebagai tempat berlindung seseorang dari tindakan sewenang-wenang dan ketidakadilan. Ide Saharjo tentang pohon beringin akhirnya diterima dalam Seminar Hukum Nasional tahun 1963. Dilukis oleh pelukis Derachman, Lambang Pengayoman berupa pohon beringin resmi ditetapkan sebagai lambang Kehakiman dan Kejaksaan.

Pohon beringin bukan satu-satunya ide original Saharjo. Anak seorang Abdi Dalam Kraton Susuhunan Solo ini juga mengusulkan agar istilah penjara diganti dengan pemasyarakatan, dan orang hukuman menjadi narapidana. Menurutnya, hukuman yang diberikan kepada orang yang bersalah bukan dimaksudkan untuk balas dendam, tetapi mereka dianggap telah menjadi orang yang sesat. Makanya, orang-orang yang bersalah harus dikembalikan ke masyarakat untuk menyadarkan mereka bahwa perbuatannya salah. Filosofi pengayoman, menurut Saharjo, adalah tempat pendidikan, bukan penghukuman. Sekali lagi, ide Saharjo diterima yang kali ini melalui Konferensi Kepenjaraan pada 27 April 1964, di Bandung.

Pohon beringin, pemasyarakatan, dan narapidana adalah tiga torehan cemerlang dari seorang Saharjo semasa mengabdi di Departemen Kehakiman (Depkeh) �sekarang bernama Departemen Hukum dan HAM. Karir Saharjo di Depkeh dimulai ketika Saharjo baru saja tamat dari Rechts Hooge School dengan gelar Meester in de rechten. Ia bekerja di Departement Van Justicia Pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu pendudukan Jepang, Saharjo juga pernah memegang jabatan wakil Hooki Kyokoyu atau Kepala Kantor Kehakiman. Ketika itu, atasan Saharjo adalah Prof Supomo SH. Kedekatan Saharjo dengan Supomo sebenarnya telah dirintis sejak masa kuliah. Saharjo dipercaya menjadi Asisten Supomo untuk mata kuliah hukum adat. Masih di era penjajahan Jepang, Saharjo sempat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta, tetapi hanya bertahan delapan bulan karena ia kembali ditarik ke Kantor Kehakiman di Jakarta.

Setelah proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945, keahlian Saharjo semakin diakui. Ia menjadi bagian dari Gabungan Ahli Hukum Indonesia yang dipimpin oleh Supomo. Para ahli hukum itu diberi tugas menyusun perencanaan organisasi departemen-departemen Pemerintah Republik Indonesia. Bersama Supomo, Saharjo juga dipercaya duduk dalam Panitia Perencana yang bertugas merumuskan pasal demi pasal UUD 1945. Sementara, karir Saharjo di Depkeh pun terus menanjak. Sekitar tahun 1948, Saharjo dipercaya menduduki jabatan Kepala Bagian Hukum Tata Negara. Selama sepuluh tahun, Saharjo memangku jabatan ini dengan beberapa hasil kerja yang fenomenal seperti dua UU Kewarganegaraan (1947 dan 1958) dan UU Pemilihan Umum (1953).

Setelah Kepala Bagian Hukum Tata Negara, pos jabatan berikutnya yang diduduki Saharjo adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Depkeh yang sebelumnya dijabat oleh M Besar Martokusumo. Sebelum resmi menjabat Sekjen Depkeh, Saharjo sempat beberapa kali menjadi pelaksana tugas jika Sekjen berhalangan atau pergi ke luar negeri. Puncak karir Saharjo di Depkeh adalah ketika ia dipercaya memimpin departemen itu pada periode Kabinet Kerja I, atau tidak lama setelah Dekrit Presiden 1959. Jabatan Menteri Kehakiman berlanjut disandang Saharjo pada periode Kabinet Kerja II. Periode berikutnya, negara memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada Saharjo. Ia didapuk sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri yang mengkoordinir Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Mahkamah Agung dan Depkeh.

Saharjo wafat pada tanggal 13 November 1963, menghabiskan hampir separuh usianya di dunia hukum. Namun begitu, cita-cita awal Saharjo sebenarnya bukan menjadi seorang Mesteer in de rechten ataupun ahli hukum tapi menjadi seorang dokter. Ketika wafat pada usia 54 tahun akibat penyakit pendarahan otak, Saharjo telah dikenal sebagai seorang ahli hukum. Kiprah Saharjo di bidang hukum serta bidang kenegaraan lainnya menuai sejumlah penghargaan. Pada tanggal 5 Juli 1963, Saharjo dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu hukum oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saharjo dianugerahi Satya Lencana Kemerdekaan. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 245 Tahun 1963 tanggal 29 November 1963, Saharjo ditetapkan sebagai Tokoh Nasional/Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Read More

R. Suprapto - Pahlawan Revolusi Indonesia

Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto (lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 20 Juni 1920 – meninggal di Lubangbuaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu korban dalam G30SPKI dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Suprapto yang lahir di Purwokerto, 20 Juni 1920, ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut empat tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Pendidikan formalnya setelah tamat MULO (setingkat SLTP) adalah AMS (setingkat SMU) Bagian B di Yogyakarta yang diselesaikannya pada tahun 1941.

Sekitar tahun itu pemerintah Hindia Belanda mengumumkan milisi sehubungan dengan pecahnya Perang Dunia Kedua. Ketika itulah ia memasuki pendidikan militer pada Koninklijke Militaire Akademie di Bandung. Pendidikan ini tidak bisa diselesaikannya sampai tamat karena pasukan Jepang sudah keburu mendarat di Indonesia. Oleh Jepang, ia ditawan dan dipenjarakan, tetapi kemudian ia berhasil melarikan diri.

Selepas pelariannya dari penjara, ia mengisi waktunya dengan mengikuti kursus Pusat Latihan Pemuda, latihan keibodan, seinendan, dan syuisyintai. Dan setelah itu, ia bekerja di Kantor Pendidikan Masyarakat.

Di awal kemerdekaan, ia merupakan salah seorang yang turut serta berjuang dan berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Cilacap. Selepas itu, ia kemudian masuk menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat di Purwokerto. Itulah awal dirinya secara resmi masuk sebagai tentara, sebab sebelumnya walaupun ia ikut dalam perjuangan melawan tentara Jepang seperti di Cilacap, namun perjuangan itu hanyalah sebagai perjuangan rakyat yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada umumnya.

Selama di Tentara Keamanan Rakyat (TKR), ia mencatatkan sejarah dengan ikut menjadi salah satu yang turut dalam pertempuran di Ambarawa melawan tentara Inggris. Ketika itu, pasukannya dipimpin langsung oleh Panglima Besar Sudirman. Ia juga salah satu yang pernah menjadi ajudan dari Panglima Besar tersebut.

Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, ia sering berpindah tugas. Pertama-tama ia ditugaskan sebagai Kepala Staf Tentara dan Teritorial (T&T) IV/ Diponegoro di Semarang. Dari Semarang ia kemudian ditarik ke Jakarta menjadi Staf Angkatan Darat, kemudian ke Kementerian Pertahanan. Dan setelah pemberontakan PRRI/Permesta padam, ia diangkat menjadi Deputy Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera yang bermarkas di Medan. Selama di Medan tugasnya sangat berat sebab harus menjaga agar pemberontakan seperti sebelumnya tidak terulang lagi.

Read More

Kasman Singodimedjo - KNIP Cikal Bakal DPR

Mr. Kasman Singodimedjo yang lahir di Poerworedjo, Jawa Tengah, 25 Februari 1904 – meninggal di Jakarta, 25 Oktober 1982 pada umur 78 tahun adalah Jaksa Agung Indonesia periode 1945 sampai 1946 dan juga mantan Menteri Muda Kehakiman pada Kabinet Amir Sjarifuddin II. Selain itu ia juga adalah Ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang menjadi cikal bakal dari DPR. Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kasman Singodimedjo ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Namun pada perjalanan masa lalunya, Kasman pernah diperlakukan sebagai pemberontak oleh pemerintahan Presiden Sukarno.

Kasman lahir di Purworejo, Jawa Tengah, pada 24 Februari 1904. Masa mudanya diisi dengan perjuangan lewat organisasi-organisasi Islamis. Dia pernah menjadi anggota organisasi Jong Islamieten Bond yan gikut Kongres Pemuda pada 1928, membentuk Partai Islam Indonesia pada 1938, aktivis Muhammadiyah, dan menjadi tokoh Masyumi. Tokoh golongan Islam ini merupakan pejuang yang pernah menjabat sebagai Komandan Pembela Tanah Air (PETA) Jakarta. Dia masuk dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang didirikan pada 12 Agustus 1945. Di PPKI-lah Kasman mencatatkan kerja politiknya yang paling monumental. Dia berhasil melobi Ketua Umum PP Muhammadiyah Ki Bagoes Hadikoesoemo untuk merelakan tujuh kata dari Piagam Jakarta agar diganti, demi persatuan Indonesia. Tujuh kata itu adalah "... dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Ketujuh kata itu mengikuti kata "Ketuhanan". Akhirnya, tewujudlah "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama Pancasila.

Kasman pula yang turut mengamankan Rapat Umum di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) pada 19 September 1945. Dia juga menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), alias parlemen Indonesia waktu itu. Lulusan sekolah hukum Recht Hoge School Jakarta ini juga menjadi Jaksa Agung. Sampai pada 8 November 2018 kemarin, melalui Keputusan Presiden Nomor 123/TK/Tahun 2018, Kasman bersama lima pejuang lainnya menjadi pahlawan nasional. Kasman diakui sebagai orang yang berjasa untuk negara. Kasman pernah kena kasus mendukung Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Kasman Singodimedjo dituduh telah memberi bantuan kepada "musuh" yaitu pemimpin-pemimpin PRRI Sumatera melalui pidatonya di bioskop Roxy, Magelang, Jawa Tengah, 31 Agustus 1959. Menurut Kasman, pidato itu tidak ditujukan kepada PRRI, melainkan hanya berisi wejangan biasa. Wejangan itu mengambil sajak Ronggowarsito, seorang pujangga Jawa. Kasman berpendapat tak mungkin pidatonya sampai ke telinga PRRI di Sumatera.

Akibat pidatonya itu, Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia Abdul Haris Nasution memerintahkan penangkapan Kasman pada 5 September, berbarengan dengan pelarangan aktivitas Masyumi, PSI, Parkindo, dan IPKI di daerah yang bergolak meliputi Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, Maluku, dan kepulauan dekat Irian, dan Nusa Tenggara. Saat itu, partai-partai yang dituduh mendukung pemberontakan kemudian memprotes kebijakan Nasution. Sedangkan PNI, NU, dan PKI mendukung kebijakan Nasution dan mengutuk Kasman serta partai-partai yang dilarang itu. Kemudian, Kasman ditahan mulai 5 Desember 1958, di rumah tahanan militer Jakarta. Pada tahun 1960, perkaranya disidangkan di Pengadilan Magelang. Diplomat ulung Mohamad Roem membela Kasman, ada pula enam nama lainnya yang ikut membela Kasman. Mereka berganti membacakan pembelaan. Total waktu pembacaan pembelaan ada 12 jam 20 menit.

Meski pembelaan panjang dibacakan, namun Kasman dijatuhi hukuman penjara juga. Hakim memutus hukuman untuk Kasman yakni 3 tahun penjara, dipotong masa tahanan menjadi 2 tahun. Jaksa naik banding, karena tuntutan jaksa adalah 4 tahun. Meski pernah dijebloskan di penjara di era Presiden Sukarno, namun Kasman bukan pendendam. Sikap Kasman saat Sukarno Sang Proklamator wafat, Kasman mengantar jenazahnya sampai ke pemakaman di Blitar, padahal sebelumnya Kasman terhitung sebagai tokoh Masyumi yang merupakan penentang keras Bung Karno. Meski Kasman pernah dihukum penjara, namun itu tak menghalangi Kasman untuk memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan menyebutkan syarat umum seseorang untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, salah satunya adalah tidak pernah dipidana penjara paling singkat 5 tahun. Sedangkan Kasman dipenjara tak sampai 5 tahun.

Kasman wafat pada 25 Oktober 1982, dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir. Pada 8 November 2018, dia dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi. Ternyata, sikap kritis Kasman terhadap pemerintahan juga turut menjadi pertimbangan penganugerahan gelar pahlawan. Berikut adalah pertimbangan pemerintah dalam pemberian gelar itu untuk Kasman. "Kasman Singodimedjo merupakan pemersatu bangsa yang terlihat dalam proses pengesahan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Kasman Singodimedjo adalah tokoh Muhammadiyah yang menjadi pionir banyak lembaga baru Republik ini saat baru berdiri. Beliau adalah ketua KNIP (parlemen) pertama, Jaksa Agung Kedua yang memelopori pembenahan organisasi Kejaksaan Agung, pemimpin Badan Keamanan Rakyat, dan selanjutnya memelopori pembentukan Tentara Keamanan Rakyat sebagai cikal-bakal TNI. Kasman Singodimedjo merupakan orang yang kritis tidak hanya pada masa Sukarno juga pada masa Suharto. Beliau akan kritis saat negara ini salah urus, sebagai salah satu founding father bangsa ini ia sangat terpanggil untuk meluruskannya, siapapun pemimpinnya," demikian kata Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial dalam keterangan pers resminya.

Read More

Dokter Suharso - Pahlawan Dokter Ahli Bedah

Prof. Dr. Suharso (lahir di Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, 13 Mei 1912 – meninggal di Solo, Jawa Tengah, 27 Februari 1971 pada umur 58 tahun) adalah dokter ahli bedah, pahlawan nasional Indonesia, dan pendiri Pusat Rehabilitasi Profesor Dokter Suharso yang merupakan tempat merawat penderita cacat jasmani.

Pendidikan

1926 – lulus HIS Salatiga
1930 – lulus MULO Solo
1939 – lulus NIAS Surabaya (Nederlandsch Indische Artsen School, Sekolah Kedokteran Bumiputra)

Karier dan sumbangsih

1939 – Asisten di RSUP Surabaya
1939 – Dokter di Sambas, Kalimantan Barat
1942 – Dokter di RS Jebres, Kota Surakarta
1948 – Mendirikan bengkel pembuatan kaki dan tangan tiruan (prostesis) di RS Umum Surakarta
1951 – Mendirikan Rehabilitasi Centrum Penderita Cacat Tubuh di Surakarta
1953 – Mendirikan Rumah Sakit Ortopedi dan Yayasan Pemeliharaan Anak-anak Cacat di Surakarta (YPAC)

Penghargaan

Tahun 1954 : World Rehabilitation Prize oleh World Veteran Federation.
Tahun 1956 : Fellow of The International Colelge of Surgeons.
Tahun 1958 : Penghargaan IDI pada Muktamar VII.
Tahun 1961 : Bintang Satya Lencana Pembangunan.
Tahun 1961 : Bintang Satya Lencana Kebaktian Sosial.
Tahun 1968 : Bintang Mahaputra Kelas III.
Tahun 1969 : Albert Marry Lasker Award, Untuk Prof. Dr. R. Soeharso dan Nyoya.
Tahun 1969 : Warga Kehormatan daerah Provinsi Jawa Tengah.
Tahun 1969 : Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Kedokteran dari Universitas Airlangga.
Tahun 1969 : University Of California, sebagai Qualified Instruktor Clinical.
Tahun 1970 : Penghargaan dari People To People Program Committee For Handicapped, Amerika Serikat.
Tahun 1974 : Pahlawan Nasional.

Read More

Sutoyo Siswomiharjo - Tokoh Pahlawan Revolusi

Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo (lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 28 Agustus 1922 – meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun) adalah seorang perwira tinggi TNI-AD yang diculik dan kemudian dibunuh dalam peristiwa Gerakan 30 September di Indonesia. Sutoyo lahir di Kebumen, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan sekolahnya sebelum invasi Jepang pada tahun 1942, dan selama masa pendudukan Jepang, ia belajar tentang penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta. Dia kemudian bekerja sebagai pegawai pemerintah di Purworejo, namun mengundurkan diri pada tahun 1944.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Sutoyo bergabung ke dalam bagian Polisi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Hal ini kemudian menjadi Polisi Militer Indonesia. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Soebroto, komandan Polisi Militer. Ia terus mengalami kenaikan pangkat di dalam Polisi Militer, dan pada tahun 1954 ia menjadi kepala staf di Markas Besar Polisi Militer. Dia memegang posisi ini selama dua tahun sebelum diangkat menjadi asisten atase militer di kedutaan besar Indonesia di London. Setelah pelatihan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung dari tahun 1959 hingga 1960, ia diangkat menjadi Inspektur Kehakiman Angkatan Darat, kemudian karena pengalaman hukumnya, pada tahun 1961 ia menjadi inspektur kehakiman/jaksa militer utama.

Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, anggota Gerakan 30 September yang dipimpin oleh Sersan Mayor Surono masuk ke dalam rumah Sutoyo di Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka masuk melalui garasi di samping rumah. Mereka memaksa pembantu untuk menyerahkan kunci, masuk ke rumah itu dan mengatakan bahwa Sutoyo telah dipanggil oleh Presiden Soekarno. Mereka kemudian membawanya ke markas mereka di Lubang Buaya. Di sana, dia dibunuh dan tubuhnya dilemparkan ke dalam sumur yang tak terpakai. Seperti rekan-rekan lainnya yang dibunuh, mayatnya ditemukan pada 4 Oktober dan dia dimakamkan pada hari berikutnya. Dia secara anumerta dipromosikan menjadi Mayor Jenderal dan menjadi Pahlawan Revolusi.

Read More

Sukarjo Wiryopranoto - Politikus dan Diplomat

Sukarjo Wiryopranoto (lahir di Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah, 5 Juni 1903 – meninggal di New York, Amerika Serikat, 23 Oktober 1962 pada umur 59 tahun) adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Tamatan Sekolah Hukum tahun 1923 ini kemudaian bekerja di Pengadilan Negeri di beberapa kota sampai akhirnya mendirikan sendiri kantor pengacara "Wisnu" di Malang, Jawa Timur. Sukardjo menjadi anggota Volksraad pada tahun 1931. Selain itu bersama Dr. Soetomo ia mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Ia juga pernah menjabat sebagai Perwakilan Tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sampai akhir hayatnya. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.

Sukardjo Wiryopranoto lahir di Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 5 Juni 1903. Ia merupakan salah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia yang berangkat dari latar belakang Sekolah Hukum yang tamat pada tahun 1923. Setamat sekolah hukum, ia mengawali karirnya dengan mengabdi pada Pengadilan Negeri di beberapa kota dan kemudian pada tahun 1929, ia mendirikan kantor pengacara “Wisnu” di Malang, Jawa Timur. Ia juga sempat menjadi Wakil Walikota Malang yang merangkap sebagai anggota Dewan Provinsi, sekaligus diangkat menjadi pengacara pada Pengadilan Tinggi Surabaya.

Pengalamannya bekerja di pengadilan dan pengacara menambah kemahirannya dalam melakukan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur politik dan diplomat. Seiring dengan itu, Sukardjo menjadi anggota Volksraad pada tahun 1931 dan bersama Dr. Soetomo ia mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Menyusul pada zaman pendudukan Jepang, Sukardjo memimpin beberapa media massa. Aktif di bidang politik membuatnya semakin dekat dengan masyarakat. Melihat banyak pemuda yang tidak punya keahlian, maka untuk membina para pemuda, pada tahun 1934 ia membuat suatu gagasan dengan mendirikan Perkampungan Kerja. Dalam perkampungan itu, para pemuda dilatih menjadi ahli kayu, ahli besi, ahli pertanian, dan lain-lain.

Pada masa pendudukan Jepang, ia giat bergerak di bidang kewartawanan, memimpin surat kabar Asia Raya. Kegiatan itu dilanjutkan sesudah Indonesia merdeka dengan turut membina majalah Mimbar Indonesia. Kegiatan di bidang politik meningkat sejak tahun 1936 setelah ia menjadi anggota Partai wartawan, GuruIndonesia Raya (Parindra). Sebagai anggota Parindra, ia sering berkunjung ke daerah-daerah, antara lain ke beberapa kota di Sumatera. Dalam sidang Volksraad tahun 1937, ia mengajukan mosi agar orang-orang Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi walikota. Mosi itu didukung oleh sebagian besar anggota Volksraad, tetapi ditolak oleh Pemerintah Belanda.

Di samping aktif dalam Parindra, ia aktif pula sebagai sekretaris Gabungan Politik Indonesia (Gapi). Pada 22 Agustus 1940, Sukarjo menyampaikan seruan Gapi yang menuntut agar di Indonesia dibentuk parlemen, dan pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Kegiatan di bidang politik dimulai kembali sesudah pengakuan kedaulatan. Ia pernah menduduki jabatan sebagai Duta Besar Rl di Vatikan, Duta Besar Luar Biasa untuk Italia dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Rakyat Cina. Pada tahun 1962 ia diangkat menjadi Wakil Tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam jabatan itu ia berusaha mempengaruhi negara-negara lain agar membantu perjuangan Indonesia membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda.

Kala itu, ia juga sangat berjasa membantu pemerintahan Indonesia mencari dukungan negara lain dalam rangka pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Setelah kemerdekaan, ia menjadi Duta Besar RI di beberapa negara dan terakhir bertugas sebagai wakil tetap Republik Indonesia di PBB. SukardjoWafat pada tanggal 23 Oktober 1962 di New York kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya kepada negara, Sukarjo Wiryopranoto dianugerahi gelar pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan SK Presiden RI No. 342 Tahun 1962, tanggal 29 Oktober 1962.

Read More

Albertus Soegijapranata - Uskup Katolik Jawa

Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ (Ejaan Yang Disempurnakan: Albertus Sugiyapranata; lahir 25 November 1896 – meninggal 22 Juli 1963 pada umur 66 tahun), lebih dikenal dengan nama lahir Soegija, merupakan Vikaris Apostolik Semarang, kemudian menjadi uskup agung. Ia merupakan uskup pribumi Indonesia pertama dan dikenal karena pendiriannya yang pro-nasionalis, yang sering disebut "100% Katolik, 100% Indonesia". Soegija dilahirkan di Surakarta, Hindia Belanda, dari keluarga seorang abdi dalem dan istrinya. Keluarga Muslim itu lalu pindah ke kota Yogyakarta saat Soegija masih kecil, dan, karena diakui sebagai anak yang cerdas, pada tahun 1909 Soegija diminta oleh Pr. Frans van Lith untuk bergabung dengan Kolese Xaverius, suatu sekolah Yesuit di Muntilan.

Di sana Soegija menjadi tertarik dengan agama Katolik, dan dibaptis pada tanggal 24 Desember 1910. Setelah lulus dari Xaverius pada tahun 1915 dan menjadi seorang guru di sana selama satu tahun, Soegija menghabiskan dua tahun belajar di seminari di Muntilan sebelum berangkat ke Belanda pada tahun 1919. Ia menjalani masa pendidikan calon biarawan dengan Serikat Yesus selama dua tahun di Grave; ia juga menyelesaikan juniorate di sana pada tahun 1923. Setelah tiga tahun belajar filsafat di Kolese Berchmann di Oudenbosch, ia dikirim kembali ke Muntilan sebagai guru; ia bekerja di sana selama dua tahun. Pada tahun 1928 ia kembali ke Belanda untuk belajar teologi di Maastricht, dan ditahbiskan pada tanggal 15 Agustus 1931. Setelah itu Soegija menambahkan kata "pranata" di belakang namanya. Pada tahun 1933 Soegijapranata dikirim kembali ke Hindia Belanda untuk menjadi pastor.

Soegijapranata memulai keimamannya sebagai vikaris paroki untuk Pr. van Driessche di Paroki Kidul Loji, Yogyakarta, tetapi diberi paroki sendiri setelah Gereja St. Yoseph di Bintaran dibuka pada tahun 1934. Dalam periode ini ia berusaha untuk meningkatkan rasa ke-Katolikan dalam masyarakat Katolik dan menekankan perlunya hubungan yang kuat antara keluarga Katolik. Pada tahun 1940 Soegijapranata dikonsekrasikan sebagai vikaris apostolik dari Vikariat Apostolik Semarang, yang baru didirikan. Meskipun jumlah pemeluk Katolik meningkat setelah ia dikonsekrasikan, Soegijapranata harus menghadapi berbagai tantangan. Kekaisaran Jepang menduduki Hindia Belanda pada awal tahun 1942, dan selama periode pendudukan itu banyak gereja diambil alih dan banyak pastor ditangkap atau dibunuh. Soegijapranata bisa lolos dari kejadian ini, dan menghabiskan periode pendudukan dengan mendampingi orang Katolik dalam vikariatnya sendiri.

Setelah Presiden Soekarno memproklamasi kemerdekaan Indonesia, Semarang dipenuhi dengan kekacauan. Soegijapranata membantu menyelesaikan Pertempuran Lima Hari dan menuntut agar pemerintah pusat mengirim seseorang dari pemerintah untuk menghadapi kerusuhan di Semarang. Biarpun permintaan ini ditanggapi, Semarang menjadi semakin rusuh dan pada tahun 1947 Soegijapranata pindah ke Yogyakarta. Selama revolusi nasional Soegijapranata berusaha untuk meningkatkan pengakuan Indonesia di dunia luas dan meyakinkan orang Katolik untuk berjuang demi negera mereka. Tidak lama setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Soegijapranata kembali ke Semarang. Dalam periode pasca-revolusi ia banyak menulis mengenai komunisme dan berusaha untuk mengembangkan pengaruh Katolik, serta menjadi perantara beberapa faksi politik. Pada tanggal 3 Januari 1961 ia diangkat sebagai uskup agung, saat Tahta Suci mendirikan enam provinsi gerejawi di wilayah Indonesia.

Soegijapranata bergabung dengan sesi pertama dari Konsili Vatikan II. Ia meninggal pada tahun 1963 di Steyl, Belanda dan jenazahnya diterbangkan kembali ke Indonesia. Ia dijadikan seorang Pahlawan Nasional dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Soegijapranata sampai sekarang dihormati orang Indonesia, baik pemeluk Katolik maupun bukan. Berbagai biografi tentang ia sudah ditulis oleh berbagai penulis, dan pada tahun 2012 sebuah film biopik fiksi garapan Garin Nugroho, yang diberi judul Soegija, diluncurkan. Universitas Katolik Soegijapranata, sebuah universitas di Semarang, dinamakan untuk Soegijapranata.

Read More

Siti Hartinah - Ibu Tien istri Presiden Soeharto

Raden Ayu Siti Hartinah (lahir di Desa Jaten, Surakarta, Jawa Tengah, 23 Agustus 1923 – meninggal di Jakarta, 28 April 1996 pada umur 72 tahun) adalah istri Presiden Indonesia kedua, Jenderal Purnawirawan Soeharto. Siti Hartinah, yang sehari-hari dipanggil "Ibu Tien Soeharto" merupakan anak kedua pasangan KPH Soemoharjomo dan Raden Ayu Hatmanti Hatmohoedojo. Ia merupakan canggah Mangkunagara III dari garis ibu. Tien menikah dengan Soeharto pada tanggal 26 Desember 1947 di Surakarta.

Sang suami Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto (lahir di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta, 8 Juni 1921 – meninggal di Jakarta, 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di Dunia Barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer "The Smiling General" (bahasa Indonesia: "Sang Jenderal yang Tersenyum") karena raut mukanya yang selalu tersenyum.

Siti meninggal akibat penyakit jantung yang menimpanya pada Minggu, 28 April 1996, di RS Gatot Subroto, Jakarta. Berawal dari saat Siti terbangun akibat sakit jantung yang menimpanya, lalu dilarikan ke RS Gatot Subroto. Namun tim dokter telah berusaha maksimal, takdir berkata lain. Siti meninggal dunia pada Minggu, 28 April 1996, jam 05.10 WIB. Soeharto sangat lama merasa terpukul atas kematian Siti. Siti dimakamkan di Astana Giri Bangun, Jawa Tengah, pada 29 April 1996 sekitar pukul 14.30 WIB.

Upacara pemakaman tersebut dipimpin oleh inspektur upacara yaitu Ketua DPR/MPR saat itu, Wahono dan Komandan upacara Kolonel Inf G. Manurung, Komandan Brigif 6 Kostrad saat itu. Sedangkan sebelumnya saat pelepasan almarhumah, bertindak sebagai inspektur upacara, Letjen TNI (Purn) Achmad Tahir dan Komandan Upacara Kolonel Inf Sriyanto, Komandan Grup 2 Kopassus Kartasura zaman itu. Siti kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia tak lama setelah kematiannya.

Read More

Sudirman - Jenderal Besar Raden Soedirman

Jenderal Besar Raden Soedirman (EYD: Sudirman; lahir 24 Januari 1916 – meninggal 29 Januari 1950 pada umur 34 tahun) adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Menjadi panglima besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia secara luas terus dihormati di Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Hindia Belanda, Soedirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priyayi. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Soedirman tumbuh menjadi seorang siswa rajin; ia sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah.

Saat di sekolah menengah, Soedirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi, dan dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan, pada 1936 ia mulai bekerja sebagai seorang guru, dan kemudian menjadi kepala sekolah, di sekolah dasar Muhammadiyah; ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin Kelompok Pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Soedirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang disponsori Jepang, menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Soedirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, namun kemudian diasingkan ke Bogor.

Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soedirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi V pada 20 Oktober oleh panglima sementara Oerip Soemohardjo, dan Soedirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan panglima besar TKR di Yogyakarta, Soedirman terpilih menjadi panglima besar, sedangkan Oerip, yang telah aktif di militer sebelum Soedirman lahir, menjadi kepala staff. Sembari menunggu pengangkatan, Soedirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa.

Pertempuran ini dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan semakin kuatnya dukungan rakyat terhadap Soedirman, dan ia akhirnya diangkat sebagai panglima besar pada tanggal 18 Desember. Selama tiga tahun berikutnya, Soedirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati –yang turut disusun oleh Soedirman – dan kemudian Perjanjian Renville –yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambilnya dalam Agresi Militer I kepada Belanda dan penarikan 35.000 tentara Indonesia. Ia juga menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada 1948. Ia kemudian menyalahkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai penyebab penyakit tuberkulosis-nya; karena infeksi tersebut, paru-paru kanannya dikempeskan pada bulan November 1948.

Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Soedirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan Agresi Militer II untuk menduduki Yogyakarta. Di saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di kraton sultan, Soedirman, beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama tujuh bulan. Awalnya mereka diikuti oleh pasukan Belanda, tetapi Soedirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobo, di dekat Gunung Lawu. Dari tempat ini, ia mampu mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Ketika Belanda mulai menarik diri, Soedirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh; ia pensiun dan pindah ke Magelang. Soedirman wafat kurang lebih satu bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta.

Kematian Soedirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Soedirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Perlawanan gerilyanya ditetapkan sebagai sarana pengembangan esprit de corps bagi tentara Indonesia, dan rute gerilya sepanjang 100-kilometer (62 mi) yang ditempuhnya harus diikuti oleh taruna Indonesia sebelum lulus dari Akademi Militer. Soedirman ditampilkan dalam uang kertas rupiah keluaran 1968, dan namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen. Pada tanggal 10 Desember 1964, ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.

Read More